“Khalayak tanpa terkecuali bisa mengakses informasi. Kecuali tiga puluh poin khusus, informasi itu dirahasiakan. Informasi sejatinya punya dua sisi saling bertolak: bermanfaat, atau menjadi bumerang.”

Indun Probo Utami, Kepala Bagian (Kabbag) Akademik, mengingat-ingat dua pekan sebelumnya. Seorang ibu asli Wonogiri yang kala itu dinas di Jawa Barat meneleponnya. Ibu itu mengeluh. Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) anaknya dianggap besar. Ia ingin melobi untuk diringankan. “Begini, kok uang UKT anak saya lima koma?” jelasnya kepada Indun pada suatu siang.

Kemampuan diplomasi Indun langsung bekerja. Setelah diberi keterangan olehnya, ibu yang anaknya akan kuliah di UNY itu melunak. “Ibu Wakil Kepala Sekolah (Wakasek), ya?” tanya Indun. “Kok tahu?” jawab balik. Tanpa panjang-lebar, isi telepon tersebut seputar besaran UKT berbanding lurus dengan timbal balik. Komunikasi bernuansa diplomatis itu berlangsung sekitar lima belas menit.

Di era Keterbukaan Informasi Publik (KIP), peran komunikasi menjadi signifikan. Indun telah membuktikannya. Melalui penjelasan yang hangat, komunikan niscaya nyaman. Transparansi informasi, bagi Indun, mesti disampaikan secara kultural-personal. Ini bukti interaksi yang, menurut konsep Jawa, saling mengorangkan (nguwongke).

Tapi tak semua informasi dapat diakses umum. Indun menuturkan sejumlah pengecualian berikut alasan pelarangannya. “Ya, salah satunya seperti hasil rapat internal. Juga koordinasi rahasia antarpimpinan,” ucapnya. Di sana terlihat jelas betapa kedudukan informasi bisa berarti bebas diakses umum maupun dibatasi secara privat.

***

Rektor UNY, Sutrisna Wibawa, telah menetapkan 30 poin informasi yang dilarang diakses. Ia tetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 4.4 tanggal 4 Desember 2017. Bukan berarti informasi itu eksklusif, melainkan bila dibeberkan, alih-alih bermanfaat, malah realitasnya bisa membahayakan. Baik instansi maupun pribadi, keduanya sama-sama bisa dirugikan jika informasi bersangkutan bocor.

Seperti pernyataan Indun, notulensi rapat dilarang diakses. Ini sesuai bunyi poin kelima, yakni “Dokumen notulen rapat berdasarkan sifat rapatnya.” Keterangan lebih lanjut, kenapa ia tak boleh dipublikasikan, yaitu “dilarang sesuai undang-undang.” Penegasan undang-undang di sini menguatkan betapa hasil rapat dikategorikan bersifat rahasia.

Mengumumkan laporan keuangan juga dilindungi dilarang sesuai undang-undang. “Selama itu belum diaudit atau diperiksa,” tutur indun. Selama ia masih diproses, informasi mengenainya haram dipublikasikan. Ia akan berubah ketika usai diaudit. Bila instansi perlu mendesiminasikan dalam rangka transparansi, ia sudah boleh disampaikan ke khalayak.

Pada poin ke-12 terdapat alasan logis kenapa sebuah dokumen tertentu harus dirahasiakan. Alasannya mendesak karena begitu berpengaruh terhadap konstelasi nasional. Disebutkan, “Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan/badan publik.” Ini khusus merujuk pada problem konfigurasi data, database pribadi, dan akun berikut kata kunci khusus. Jika semuanya itu dibeberkan, kemungkinan besar akan disalahgunakan.

Kecuali yang dilarang, Sutrisna terbuka pada demokratisasi informasi. Menurutnya, keterbukaan kunci kemajuan sebuah perguruan tinggi. Pendapat ini ia buktikan usai UNY menyabet peringkat delapan sebagai kampus negeri yang serius pada keterbukaan informasi.

“Pokoknya apa yang ada di universitas ini bisa diakses masyarakat. Kalau butuh info tentang biaya, Prodi, capaian UNY, pembiayaan dan keuangan, tinggal klik secara online. Semua terbuka dan memenuhi undang-undang,” ucapnya. Sutrisna mengatakan kedudukan UNY sebagai kampus negeri. Menurutnya, status itu harus berarti terbuka. Alias transparan kepada liyan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here